DAMPAK
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
NAMA :
ROSIDAH PANJAITAN
KELAS
: 1EB18
NPM : 25217400
DOSEN : BAPAK JOKO UTOMO
MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA#
UNIVERSITAS
INDONESIA
ATA 2017/2018
BAB I
PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di
semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan
sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang
dianggap manusiawi. Kondisi ini
menyebabkan
menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan
yang diperolehnya rendah. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama
dalam pembangunanekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta
pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang
optimal, perluasan tenagakerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam
mencapai tujuan pembangunan
secara
menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi
mendapatan yang merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan
nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil da
makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah
diarahkan kepada pembangunan daerah
khususnya
daerah yang relative mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke
tahunn. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai
prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan
nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka
pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional
adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam enurunnkan jumlah
penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi pembangunan.
Hal ini berarti salah satu criteria utama pemilihan sector titik berat atau sector
andaahn pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk
miskin.
Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya
dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan
kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang
dilaksnakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan
antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena
itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi
dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dimensi kemiskinan
dapat berbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM,fisik/infrastruktur, masalah
sosial dan
keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat
miskin tidak
hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang
memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara
mereka sendiri. Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakanvlingkungan seperti
tersebut.
BAB II
ISI
Sepanjang 2015, perekonomian nasional mengalami tekanan yang cukup
berat. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup dalam membuat
perekonomian juga turut melambat. Situasi itu berpengaruh negatif terhadap
dunia usaha dan memicu terjadinya kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja
(PHK). Wajar saja jika banyak pihak memperhitungkan bahwa kondisi ini membuat
angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Publikasi Badan Pusat Statistik
(BPS) menyebutkan bahwa Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2015 hanya tumbuh
sebesar 4,73 persen terhadap triwulan III/2014 (yoy). Capaian tersebut sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Namun
capaian tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada triwulan III/2014
sebesar 4,92%. Publikasi BPS itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada
triwulan ketiga tahun 2105 mengalami pelambatan. Kondisi ekonomi yang melambat
tentu membawa pengaruh pada penyerapan tenaga kerja.
Menurut publikasi BPS, angkatan kerja pada Agustus
2015 berjumlah sebanyak 122,4 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa angkatan
kerja dibanding Agustus 2014 bertambah sebanyak 510.000 orang. Namun penambahan
angkatan kerja tersebut belum bisa terserap oleh dunia kerja. Akibatnya Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan. Angka TPT pada Agustus 2014
tercatat sebesar 5,94%, angka tersebut naik menjadi sebesar 6,18% pada Agustus
2015. Kalau kita telusuri data terkait kelompok masyarakat yang bekerja,
kondisinya juga tak begitu menggembirakan. Dilihat dari jam kerja, berdasarkan
jam kerja per minggu, jumlah penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu
(pekerja penuh) pada Agustus 2015 hanya berjumlah 80,5 juta orang dari angkatan
kerja yang berjumlah 122,4 juta orang. Kemudian sebanyak 6,5 juta pekerja di
Indonesia yang dalam seminggu bekerja kurang dari 15 jam. Kondisi yang semakin
ironis akan terlihat dari komposisi penduduk bekerja menurut tingkat
pendidikan. Menurut data BPS per Agustus 2015, penduduk Indonesia yang bekerja
masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 44,27%.
Adapun penduduk bekerja dengan pendidikan sarjana ke atas masih kecil sekali,
hanya 8,33%. Potret ironis tersebut akan semakin memprihatinkan ketika
dihubungkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia.
Menurut BPS, pada bulan Maret 2015 lalu saja, jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22%). Angka itu
bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014
yang sebesar 27,73 juta orang (10,96%). Penduduk miskin di daerah perkotaan
pada Maret 2015 meningkat menjadi 8,29% dibanding September 2014 sebesar 8,16%.
Angka persentase itu merepresentasi kenaikan jumlah penduduk miskin di daerah
perkotaan sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014
menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015). Persentase penduduk miskin di daerah
perdesaan juga meningkat. Angkanya naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi
14,21% pada Maret 2015. Dari segi jumlah, selama periode September 2014-Maret
2015, kemiskinan di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37
juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).
Meningkatnya kemiskinan itudipicu oleh variabel komoditi makanan yang
berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan. Pengaruhnya jauhlebihbesar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan). Pengaruh komoditi makanan terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan
relatif sama dengan di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek
filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, gula pasir, tempe, tahu,
dan kopi. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada
Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen. Menurut BPS, pada periode September
2014-Maret 2015, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan. Uraian kinerja perekonomian
nasional, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kemiskinan
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional
masih jauh dari menyejahterakan rakyat. Berbagai upaya yang sering disampaikan
dengan retorika populis ternyata justru berbuah beratnya beban kehidupan
masyarakat. Potret yang diungkapkan oleh BPS di atas, harusnya menjadi
indikator bagi otoritas kebijakan bahwa kinerja mereka masih jauh dari kategori
baik. Dampaknya adalah masyarakat tidak bisa mendapatkan akses pada pekerjaan
dan penghidupan yang layak. Tanpa ada kemauan untuk melakukan koreksi,
kehadiran pemerintahan saat ini dan segenap kebijakannya harus dijalani dengan
semakin beratnya beban kehidupan sosial ekonomi rakyat.
Pemerataan Pembangunan di Indonesia dan Bagaimana Kesenjangan Hasil Yang
Menikmati Hasil Pembangunan dan Tidak
Masalah
kemiskinan dan kesenjangan masih belum teratasi. Laporan Pembangunan Manusia
Tahun 2016 yang disampaikan UNDP 22 Maret 2017 menempatkan Indonesia di urutan
113 dari 188 negara. Ini menegaskan, selama 25 tahun pembangunan periode
(1990–2015) tak terlalu signifikan.Pencapaian memang ada, misalnya pendapatan
nasional bruto naik 135,4 persen. Angka harapan hidup naik 5,8 tahun.
Kesenjangan turun 19,3 persen. Yang masih harus dikerjakan, perlu pemerataan
pembangunan untuk mereduksi kesenjangan. Dengan begitu pembangunan dirasakan
seluruh rakyat, di antaranya bisa menggenjot dengan dana desa.Problem
pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga dapat direduksi dengan
otda. Sayang, 10 tahun lebih otda, belum mampu mereduksi. Ironisnya justru kian
banyak pemekaran daerah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan baru,
termasuk semakin tingginya migrasi dan korupsi.Asumsi urbanisasi bisa memberi
perbaikan kehidupan mengebiri otda yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi
daerah. Otda tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan. Ini terlihat
makin banyak daerah tertinggal, menurut Bappenas, daerah tertinggal tahun 2014
sebanyak 127 kabupaten. Mereka ada di Papua (35 kabupaten), Nusa Tenggara Timur
dan Barat (25). Kemudian Maluku dan Sumatra masing-masing 14. Sulawesi 12
kabupaten, Kalimantan (11), dan Jawa 8. Indonesia bagian timur masih tetap
banyak yang miskin (105). Hal ini memperkuat argumen tentang fakta ketimpangan
dari laporan terbaru UNDP tersebut.
Ketimpangan
menjadi tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik.
Kerja sama bilateral mendanai pembangunan daerah terpencil menjadi salah satu
solusi. Paling tidak, ini terkait juga pembangunan infrastruktur. Komitmen
bilateral donor seperti Jepang terhadap rencana pembangunan infrastruktur
daerah terpencil amat penting. Daerah terpencil biasanya tertinggal dengan
penduduk miskin tinggi dan berpendidikan rendah. Pelaksanaan otda selama ini
belum berhasil signifikan. Banyak daerah dimekarkan supaya memacu ekonomi
dengan sumber daya lokal serta meningkatkan pemberdayaan. Sumber daya lokal
untuk menciptakan produk unggulan dan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu
ekonomi kerakyatan bisa bangkit. Sayang, pemekaran selama ini banyak
mengabaikan potensi ekonomi lokal. Yang banyak berkembang hanyalah permainan
politk politik. Jadinya, daerah hasil pemekaran tidak berkembang signifikan,
sementara daerah induk juga stagnan. Hal ini membuat kesenjangan dan
ketimpangan tak berkurang. Masyarakat memilih ke kota. Sebaran daerah
tertinggal hanya memperlebar ketimpangan. Pemekaran perlu dihentikan. Otda juga
perlu dikaji ulang. Tingkat kemiskinan dan perubahan bervariasi menurut
provinsi karena perbedaan berbagai faktor. Ini tentu langsung berpengaruh
terhadap kesejahteraanPerlu persebaran investasi guna meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan berbagai cara seperti pembangunan infrastruktur. Persoalan
kesenjangan memang menjadi ancaman pembangunan. Indonesia sebagai negara
kepulauan juga tidak bisa menghindarinya. Laporan terbaru UNDP menjadi
pembenar. Ketimpangan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan
kesejahteraan-perkembangan ekonomi antarwilayah. Realita menunjukkan, angka
kemiskinan di DKI Jakarta 5,2 persen dan Papua 38,7 persen. Ketimpangan
pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga
terjadi antarwilayah. Di mana penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah 9,7
tahun. Sedang penduduk daerah tertinggal rata-rata bersekolah selama 5,8
tahun.
Akses
Rendah
Ketimpangan
antarwilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana prasarana
ekonomi sosial, terutama perdesaan, daerah terpencil, perbatasan serta daerah
tertinggal. Ketimpangan antarkawasan perkotaan-perdesaan juga ditunjukkan
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan kawasan perdesaan
tertinggal dari perkotaan. Desa banyak tergantungpada kpta karena minim akses
permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi
penduduk desa. Ketimpangan ini memicu migrasi sehingga arus balik setiap habis
libur lebaran cenderung meningkat. Di sisi lain juga berdampak pada
peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi. Ini juga memicu
ancaman kerawanan sosial perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh. Maka,
pembangunan daerah terpencil menjadi penting untuk kepentingan jangka panjang.
Ini juga untuk memacu ekononi daerah sesuai janji otda untuk meningkatkan
kesejahteraan dan mereduksi ketimpangan. Persoalan kemiskinan dan
kesenjangan memang menjadi isu utama negara berkembang. Pemerintah telah
meningkatkan anggaran untuk mereduksi kemiskinan. Kemiskinan memang menurun,
meski sejak 2007 terjadi perlambatan penurunan. Padahal anggaran APBN terus
meningkat. Bappenas menegaskan bahwa penurunan kemiskinan periode
2005–2010 mencapai 816.000 jiwa per tahun. Namun periode 2010–2015 tinggal
486.000 jiwa per tahun. Sedangkan angka kemiskinan september 2016 mencapai 27
juta jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk. Kasus kemiskinan semakin
pelik jika dikaitkan dengan target penurunan 10,5 persen untuk tahun ini dan 10
persen tahun depan. Di sisi lain, alokasi APBN cenderung meningkat dari 42
triliun tahun 2006 menjadi 214 triliun tahun lalu. Problem ini tidak hanya
menjadi tantangan kepala daerah baru hasil pilkada serentak, tapi juga
pemerintah pusat agar tujuan pembangunan dan pemertaan hasilnya dapat
tercapai.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Marwan Jafar, menilai tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia
semakin menganga Itu mengharuskan pemerintah segera mengambil langkah strategis
dalam rangka peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan pembangunan.
Pasalnya, Indeks Rasio Gini Indonesia yang saat ini mencapai angka 0,42
tersebut sudah memasuki taraf yang membahayakan. " Kesenjangan antara
golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun
terakhir ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia
Tenggara," ungkap politisi Partai K, dalam acara Dialog Publik di UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Ia mengatakan, berdasarkan
Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati
peringkat keempat negara paling timpang di dunia. Sebab, 1 persen orang terkaya
menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. (Baca: Bicara soal Keadilan dan
Kesenjangan, Wapres JK Singgung Banjir Jakarta) “Kondisi tersebut membuat kita
harus menghadapi sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi, kesenjangan sosial
dan ketimpangan ekonomi yang sangat lebar itu membuat Negara kita dinilai
benar-benar menghadapi darurat kesenjangan,” tegas Ketua Lembaga Pemenangan
Pemilu (LPP) DPP PKB itu. Lebih jauh, Marwan menuturkan, tingkat pemerataan
pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia yang berjalan sejauh ini masih bertumpu
di wilayah pulau Jawa. Sementara, di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan
ekonomi yang relatif kecil. "Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap
pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun
relatif rendah. Di luar Pulau Jawa tingkat pertumbuhan ekonominya di kisaran 2
persen sampai 7,4 persen," ujar dia. Darurat kesenjangan ekonomi Indonesia
juga dapat dilihat dari hasil penilitian Bank Dunia yang menyebutkan 10 persen
orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sedangkan 200
juta lebih penduduk lainnya hanya menikmati tak lebih dari 25 persen. Oleh
karena itu, kata Marwan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis.
Di antaranya, menggulirkan program pembangunan adil dan merata dengan
memperkuat daerah-daerah terluar guna menekan disparitas ekonomi serta
memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Selain itu, lembaga-lembaga
ekonomi masyarakat, seperti UMKM perlu diperkuat, mengingat besarnya
konstribusi UMKM terhadap PDB nasional yang tercatat mencapai 61,41% atau
sekitar Rp.6.228.285 miliar.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Masalah
kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunanekonomi. Pembangunan
ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan,
pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenagakerja dan peningkatan
taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh
diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi mendapatan
yang merata.
B. Kesimpulan
Sebaiknya pemerintah
lebih memfokuskan tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di indonesia. Karena jika
tidak maka akan mempengaruhi inflasi pertumbuhan perekonomian indonesia yang
membawa dampak buruk ke pada masyarakat. Dan pemerinta harus memfokuskan kepada
masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan perkapita di bawah standar dan pengangguran
agar terciptanya kesejahterahan masyarakat yang merata. Serta pemerataan
penbangunan seperti infrastruktur agar masyarakat seperti di pedalaman dapat
menikmati berbagai fasilitas yang ada di kota.
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
3. https://media.neliti.com/media/publications/163054-ID-analisis-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi- te.pdf
